Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu saat hadir dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Foto: Arief/Man

Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar lebih memperhatikan sektor transmigrasi agar lebih mendapat dukungan baik secara politis, anggaran, maupun kebijakan. Ilham meminta Kementerian Desa semakin fokus mengkoordinasikan aspek transmigrasi dengan jajaran pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana ruh Perpres 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi.

Usulan tersebut disampaikan Ilham saat hadir dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajaran dalam rangka evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 dan program kerja Kementerian Desa PDTT tahun 2022 yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

“Terbukti, banyak daftar tunggu orang bertransmigrasi dan ketika transmigran diberangkatkan mendapat perhatian berupa bantuan modal bahkan dilepas oleh Gubernur. Maka, saya harap transmigrasi lebih mendapat dukungan politis, anggaran, maupun kebijakan dengan dikonsolidasikan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti PUPR, Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, Kemenhub, Kemenko PMK sebagaimana ruh Perpres 50 Tahun 2018,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Terkait hal tersebut, Ilham mendorong Menteri Desa PDTT untuk semakin menguatkan ketahanan pangan transmigran. Mengingat, ungkap Ilham, para transmigran selama ini telah berjasa besar dengan turut berperan aktif mendorong terbentuknya pusat-pusat produksi baru yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah transmigrasi.

“Untuk itu, saya agak sedikit heran dengan anggaran transmigrasi di tahun 2021 mendapat pagu Rp430 miliar, bahkan di tahun 2022 ini menurun jadi Rp313 miliar. Bagaimana mungkin transmigrasi bisa lebih maju kalau anggarannya semakin menurun. Padahal, Presiden selalu mengingatkan adanya penguatan transmigrasi di tiap provinsi.  Maka, saya usul kalau perlu kita buat Rakornas Bidang Transmigrasi yang diikuti oleh para Gubernur dan dibuka oleh Presiden sebagai momentum untuk kebangkitan transmigrasi,” pungkas Ilham. (pun,dew/sf)